Mafia Hukum Dan Mafia Peradilan Bergentayangan !!!

Wednesday, April 15th, 2015

image

Ū

image

image

image

image

image

image

Rony Napitupulu
Jumat, 22 November 2013

MAJELIS HAKIM TIDAK PROFESIONAL & MELANGGAR ETIKA BERACARA DALAM MENYIDANGKAN PERKARA

Saat saya bersama rekan dalam sidang lain, saya menyaksikan sendiri, bisa disebut kemarin langit mendung kelabu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sudah sekian kalinya ada seorang pengacara dari kantor hukum AS dan Rekan berkantor dibilangan tebet raya, Jakarta selatan marah besar terhadap pihak lawannya dengan memukul kepala sendiri berapa kali dengan gelas dihadapan pengacara lawannya bernama Bang Amstrong Sembiring, seorang mantan pengacara aktivis 98 dan ketua umum PBH Komparta Indonesia, menurut sumber wikipedia komparta :

Dan sebelumnya juga dilakukan hal sama oleh seorang pengacara lawan seusai mediasi John Irvan, SH mengatakan alasan bertindak seperti itu karena akumulasi kekesalan terhadap kelakuan pengacara tersebut tidak punya etika sarat intrik tidak sesuai menabrak dengan aturan main hukum, kemudian secara bersamaan Mohamad Nasro, SH mengatakan itu di duga adanya praktek-peraktek mafia hukum soalnya pengacara itu sudah tak asing lagi adalah rekan pengacara pernah menangani kasus di tahun 2008 pada kantor pengacara Rudy Lontoh, ini kasus lanjutan dari kasus di tahun 2008, sementara kuasa hukum lainnya Amstrong Sembiring, SH. MH mengatakan kelakuan modelitas pengacara seperti itu memang patut diberi pelajaran biar jangan kurang ajar, Amstrong sembiring mengatakan bahwa nomor perkara 320 dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat diketua oleh Amril DH, MHum,

2.                Kronologis kasus          :  Masalah perkara hukum ini dimulai dari tahun 2006 dalam kasus Pidana dan kemudian kasus perdata muncul sebagai kasus merupakan kasus Perdata Yang Dikriminalisasi oleh para pengacara merupakan staf hukum dari kantor Hukum Rudy Lontoh & Parnerts, dengan berbagai tipu daya persengkokolan dengan pihak aparat hukum alias mafia hukum untuk memuluskan rencana akal bulusnya dengan berbagai cara ditempuh mereka, tapi Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum AS & Rekan berdomisili di bilangan Tebet, Jakarta Selatan terdiri dari Amstrong Sembiring, M Nasro dan John Irvan tatkala itu ternyata memenangkan perkara tersebut meski jalan yang ditempuh begitu panjang dari PN, PT dan tingkat Mahkamah Agung. Dimana Ketua Majelis Hakim PT DKI, Parwoto Wignjosumarto SH, dalam Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 13 Maret 2009 nomor 69 / PID / 2009 / PT DKI, yang amar putusannya menyatakan bahwa majelis hakim membatalkan putusan PN Jaksel nomor 994/PID.B/2008/PN Jakarta Selatan, menyatakan dakwaan kesatu penuntut umum batal demi hukum, Menyatakan PENGGUGAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dari penuntut umum, Membebaskan PENGGUGAT dari dakwaan kedua penuntut umum tersebut, Memulihkan hak PENGGUGAT dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara. Demikian pula, di Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1300/Pid/ 2009 menyatakan permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Tersebut tidak dapat diterima. Demikian juga perkara perdata yang dikriminalisasikan oleh mereka tersebut tidak terpenuhi dari tujuan target akal liciknya dari pengacara (staf hukum dari Kantor Rudy Lontoh & Parnerts) tersebut, kenyataan akhir bahwa pembagian warisan tersebut dibagi secara proporsional.

Bahwa perkara diatas tersebut sangat naif sekali INILAH KASUS HUKUM merupakan perekayasaan hukum pidana secara sistematis yang otak biang keladinya adalah MANUSIA YANG SERAKAH bersama Advokatnya YANG HITAM memainkan aturan hukum secara melanggar hukum (ilegal hukum).
Ternyata kasus diatas tersebut tidak juga berhenti alias kapok TOBAT padahal jelas-jelas kasus perkara perdata tersebut mengenai pembagian harta waris dari pihak orang tua laki sudah terbagikan secara proporsional secara hukum ditahun 2012, dan kurang lebih dua bulan lalu kami dari kantor Hukum AS & Rekan terdiri dari Amstrong Sembiring, M. Nasro dan John Irvan sudah melakukan somasi sebanyak (10) sepuluh kali dan tiga (3) kali surat undangan kepada pengacara tersebut, bahkan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pengacara dan klien-Nya tersebut tak hadir, dan kami sebagai kuasa hukum sangat dirugikan sekali sikap Mediator Longser Sormin tidak greget atau maksimal untuk memanggil pihak lawan tersebut sebagaimana sudah disepakati sebelumnya, karena jelas-jelas pihak lawan tersebut telah menguasai keseluruhan harta tersebut.

Dan sebelumnya Nampak dagelan lagi ketika pihak pengacara lawan dan tim kuasa hukum dari Kantor Hukum AS & Rekan bertemu diruang ketua majelis hakim, kami menanyakan maksud apa ketua majelis hakim Amril, SH., M.Hum mengatakan bahwa dalam persidangan berikut jika dari kantor AS & Rekan tidak hadir maka itu otomatis gugur, akan tetapi ketika pihak lawan pengacara Manuarang Manalu, SH merupakan kawan tim pengacara Taripar Simanjuntak, SH (merupakan staf hukum dari kantor Rudy Lontoh & Partners) tidak datang dua kali hadir saat itu ketua majelis hakim Amril, SH, MH sudah sepantasnya menegur keras kepada pihak lawan karena mereka sudah dua kali tidak hadir. Demikian sebaliknya ketika pengacara Manuarang Manalu SH dan klien-Nya itu sengaja tidak hadir dalam proses mediasi dibiarkan begitu saja.
Kemudian dalam memasuki sidang tahap REPLIK, serta merta ada penggantian kuasa hukum (pengacara) bernama Manuarang Manalu, SH merupakan rekan tim hukum saudara Taripar Simanjuntak merupakan satu atap sebagai staf hukum dari kantor Rudy Lontoh & Partners, SH diganti dengan kuasa hukum bernama Mangapul Sitorus, SH dan mereka bertiga tersebut juga tidak lain merupakan satu atap sebagai staf hukum dan pengacara bermitra kepada kantor hukum Rudy Lontoh & Partners, demikian juga pada saat yang bersamaan ada juga penetapan penggantian Ketua Majelis Hakim dan angota-anggotanya, Anggota Majelis yang baru susunan anggota adalah Sigit Hariyanto, SH. MH dan Julien Mamahit, SH serta Ketua Majelis Harijanto, SH, MH, yang sebelumnya dengan susunan majelis hakim Amril, SH., M.Hum, Harijanto, SH, MH, Sigit Hariyanto, SH. MH.

3.                  Bahwa ditemukan awal kejanggalan adalah adanya penggelapan harta yang bukan milik tergugat, dan penguasaan asset – asset tak bergerak seperti tanah, bangunan, perhiasan berlian, jam tangan rolex yang dimana ke-semua itu adalah bagian dari harta budel waris yang harus dibagikan,  selain itu  pihak lawan tersebut telah menguasai keseluruhan harta tersebut. Dan sebelumnya Nampak dagelan lagi ketika pihak pengacara lawan dan tim kuasa hukum dari Kantor Hukum AS & Rekan bertemu diruang ketua majelis hakim, kami menanyakan maksud apa ketua majelis hakim Amril, SH., M.Hum “mengancam” mengatakan bahwa dalam persidangan berikut jika dari kantor AS & Rekan tidak hadir maka itu otomatis gugur, akan tetapi ketika pihak lawan pengacara Manuarang Manalu, SH merupakan kawan tim pengacara Taripar Simanjuntak, SH (merupakan staf hukum dari kantor Rudy Lontoh & Partners) tidak datang dua kali hadir saat itu ketua majelis hakim Amriel, SH, MH sudah sepantasnya menegur keras kepada pihak lawan karena mereka sudah dua kali tidak hadir. Demikian juga ketika pengacara Manuarang Manalu SH dan klien-Nya itu tidak hadir juga dalam proses mediasi dibiarkan begitu saja.

4.                  Bahwa jadwal persidangan sudah memasuki keterangan saksi fakta, yang dimana pada tanggal 30 oktober 2013, pada saat kami selaku penggugat siap menghadirkan saksi fakta, namun pihak tergugat dalam hal ini melalui kuasa hukum bernama Mangapul Sitorus, SH mengatakan kepada kami untuk menunda sidang dengan materi acara persidangan keterangan saksi dan berjanji akan membicarakan kepada pihak kliennya, sidang ditunda 2 minggu kedepan, namun sampai sidang berikutnya pihak tergugat sama sekali tidak ada konfirmasi lewat pengacaranya yaitu Mangapul Sitorus, SH

5.                  Tanggal 13 November 2013 sidang perkara perdata nomor 320 di gelar dengan materi sidang lanjutan keterangan saksi fakta, bau aroma tak sedap berat sebelah disaat kami dari kantor hukum AS dan Rekan Menghadirkan Saksi bernama Siti Marica ( yang dimana beliau bekerja sebagai karyawan di kantor notaris Ny. Haryanti Sutanto, SH, MH dalam hal ini sebagai klien kami ) itu jelas fakta terlihat dimana majelis hakim yang beranggotakan Harijanto, SH ( Hakim Ketua ), Sigit Hariyanto ( Hakim Anggota ), Julien Mamahit ( Hakim Anggota ) itu menolak dengan alasan pasal 145, 146, 147 HIR, bahkan salah satu rekan kami kuasa hukum dari kantor AS dan Rekan yang bernama JJ Amstrong Sembiring, SH, MH, diusir pada saat beliau berdebat dengan majelis hakim dalam hal mempertahankan keberadaan saksi fakta kami yang bernama Siti Marica, alasan – alasan normatif majelis hakim itu sangat membodohi kami bahwa bahwa karyawan yang bekerja di suatu perusahaan itu tidak dapat dijadikan saksi, kalaupun itu dijadikan saksi itu hanya sekedar diminta keterangan, rekan kami kuasa hukum dari kantor AS dan Rekan yang bernama JJ Amstrong Sembiring, SH, MH menolak keras dengan alasan bahwa Dasar hukum : Het Herziene Indonesisch Reglemen atau HIR, Staatblad Tahun 1941 No. 44.

Menurut pasal 145 HIR, yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :

1.      keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lulus, kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan;
2.      istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3.      anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun;
4.      orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Selain orang-orang di atas, ada juga orang-orang yang boleh mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi (pasal 146 HIR):

1.      saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
2.      keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak;
3.        semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Jadi, karyawan yang masih bekerja dan menjadi salah satu pihak dalam pengadilan dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tersebut.

KESIMPULAN :  MAJELIS HAKIM TIDAK PROFESIONAL DAN MELANGGAR ETIKA BERACARA DALAM MENYIDANGKAN PERKARA

6.                  Selain itu majelis hakim yang beranggotakan Harijanto, SH ( Hakim Ketua ), Sigit Hariyanto ( Hakim Anggota ), Julien Mamahit ( Hakim Anggota ) juga bertindak membodoh – bodohi kami, tidak fair, tidak profesional seperti diamanatkan dalam Undang – Undang kehakiman menjaga profesionalitas seperti majelis hakim tidak memberikan putusan sela yang dimana dalam gugatan provisi kami, majelis hakim tidak melakukan tindakan – tindakan pendahuluan demi kepentingan pihak yang berperkara.

Padahal secara tegas pada Penjelasan Pasal 185 HIR yang menyatakan:
            “Putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat.”

Adapun pengaturan tersebut tedapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv/Pasal 51 BRv Belanda (Stb 1847-52 yo Stb 1849-63), Pasal 24 PP 9/1975, Pasal 77, 78 UU 50/2009, Pasal 190, 212 dstnya, 246, 457, 561 dan 1738 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 75 huruf d dan Pasal 137  RUU Hukum Acara Perdata Tahun 2007, pandangan doktrina dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Putusan MARI Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, Putusan MARI Nomor: 1400 K/Sip/1974 tanggal 18 Nopember 1973, Putusan MARI Nomor: 753 K/Sip/1973 tanggal 22 April 1975) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI  (SEMA 4/1965 dicabut SEMA 16/1979, SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001).
Putusan provisi untuk mengintrodusir apa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Majelis Hakim tersebut.

Dan ironisnya, seharus pembacaan putusan sela segera dilaksanakan, pada saat itu adanya pergantian majelis hakim yang diketuai  oleh Amril SH, M. Hum (  ketua majelis hakim, yang merupakan juga Ketua PN Jakarta Barat ) yang beranggotakan Harijanto, SH ( Hakim Anggota), Sigit Hariyanto ( Hakim Anggota ),  digantikan formasinya susunan majelis tersebut Harijanto, SH ( Hakim Ketua ), Sigit Hariyanto ( Hakim Anggota ), Julien Mamahit ( Hakim Anggota ), akibat pergantian susunan majelis hakim tersebut kami sangat dirugikan karena dalam perkara tersebut majelis mengarahkan masuk pokok perkara tanpa mengabulkan putusan provisi yang kita mohonkan dengan kata lain. Perbuatan majelis hakim tersebut mengeliminasi permohonan kami yang fundamental karena kasus ini dari awal tidak layak dipersidangkan, masalah perkara ini sangat sederhana antara pembagian boedel waris dari orang tua almarhumah kepada dua anak kandungnya dan menjadi sangat tidak sederhana perkara tersebut karena ulah dari kelakuan – kelakuan para majelis hakim tersebut yang sepertinya setali tiga uang, tidak profesional.

KESIMPULAN :  MAJELIS HAKIM TIDAK PROFESIONAL DAN MELANGGAR ETIKA BERACARA DALAM MENYIDANGKAN PERKARA

Sebagaimana juga di dalam Petunjuk Mahkamah Agung Berkaitan dengan persoalan teknis-yudisial yang telah dirumuskan dalam Rakernas Denpasar September 2005.

Petunjuk-petunjuk tersebut dirumuskan sebagai berikut :

I. UMUM
1. Kompetensi Absolut.
a.                   Pengadilan Negeri / Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum.
b.                  Pengangkatan anak adalah merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu diminta agar para Hakim mematuhi dengan sungguh-sungguh SEMA No.6 Tahun 1983 jo SEMA No.4 Tahun 1989.
c.                   Apabila suatu gugatan membatalkan sertifikat tanah diajukan kepada Pengadilan T.U.N., hendaknya dilihat lebih dahulu substansi masalahnya, apabila terkait dengan kepemilikan maka Pengadilan T.U.N. harus mengacu pada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004.
d.                  Apabila sudah ada putusan yang BHT dari Pengadilan Agama, dan  semua ahliwaris (termasuk yang non muslim bila ada) telah mendapat bagian, makA Pengadilan Negeri tidak berwenang Iagi memutus perkara tersebut.

Tetapi apabila ada salah satu ahliwaris yang tidak setuju perkaranya diputus di Pengadilan Agama, maka yang berwenang adalah Pengadilan Umum.

II. PERADILAN UMUM
II.1. PERDATA
1. Perkara Voluntair.
a.                   Perkara yang masuk dalam Jurisdictio voluntaria hanya dapat diperiksa dan  diputus oleh Pengadilan bila ditentukan oleh Peraturan Perundang-­undangan atau ada yang urgensinya sesuai dengan yurisprudensi tetap.
b.                  Permohonan yang didalamnya dapat menimbulkan suatu sengketa merupakanjurisdictio contentiosa.
c.                   Di dalam beberapa Undang-undang disebut kemungkinan mengajukan permohonan antara lain: Pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Pasal 90, 110 dan  117 Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Pengertian permohonan disini tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair, tetapi harus dipandang sebagai perkara contentiosa karena ada pihak lain yang terkait.

d.        Penetapan-penetapan yang berasal dari perkara voluntair yang menyalahi ketentuan Perundang-undangan harus  dan  hanya dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
2. Panggilan I Pemberitahuan Putusan.
a.                   Untuk menjalin saling membantu di dalam permintaan bantuan I delegasi panggilan, agar setiap Pengadilan Negeri menunjuk jurusita tetap untuk melayani permintaan bantuan I delegasi dari  Pengadilan Negeri lain. Permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri lain tersebut wajib dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari kerja.
b.                  Biaya yang dikenakan harus sama  dengan biaya Pengadilan Negeri penerima delegasi itu sendiri ditambah ongkos pengiriman.
c.                   Panggilan / Pemberitahuan melalui Kepala Desa / Kelurahan hanya dilakukan apabila benar-benar pihak yang bersangkutan tidak dapat dihubungi / ditemui oleh jurusita.
d.                  Panggilan kepada pihak-pihak yang berada diluar negeri melalui Dcpartemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan  Konsuler cq Direktur Perjanjian lnternasional Departemen Luar Negeri.
3. Eksekusi.
a.                   Delegasi eksekusi diatur di dalam Pasal 195 (6) HIR/206 RBg, ditentukan bahwa perlawanan terhadap pelaksanaan putusan dari pihak III diajukan dan  diadili oleh Pengadilan Negeri yang diberi delegasi, sehingga kewenangan untuk melaksanakan ataupun menunda eksekusi ada  pada  Pcngadilan Negeri penerima delegasi yang hasilnya harus dilaporkan kepada Pengadilan Negeri pemberi delegasi.
b.                  Suatu putusan yang BHT prisipnya wajib dilaksanakan. Namun ada  hal-­hal tertentu suatu putusan tidak dapat dilaksanakan (non executable), yang harus dilakukan dengan kehati-hatian. Ketua Pengadilan Negeri selaku pelaksana eksekusi harus terlebih dahulu menempuh proses yang ditentukan oleh Undang-undang sampai dengan aanmaning dan  perintah eksekusi kepada jurusita.
Apabila setelah proses tersebut ditemui fakta antara lain:

1.                   harta kekayaan atau obyek eksekusi tidak ada  lagi.
2.                   obyek eksekusi ada  pada  pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara.
3.                   obyek eksekusi tidak jelas batas-batasnya.
4.                   obyek eksekusi telah berubah menjadi tanah Negara.
5.                   ­obyek eksekusi berada diluar negeri.
6.                  putusan bersifat deklaratoir.
maka barulah Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan non executable.
c.        Suatu putusan yang bersifat deklaratoir tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.
d.        Eksekusi u.b.v.
Pasal 180 HIR/192 RBg menentukan hanya Pengadilan Negeri yang dapat menjatuhkan putusan lebih dahulu, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat.menjatuhkan putusan u.b.v.
4. Sita Jaminan.
a.                  Kewenangan untuk memerintahkan dan  melaksanakan sita  jaminan hanya ada pada  Pengadilan Negeri. Apabila perkara tersebut sudah ada  di tingkat banding dan  kemudian­ ada permohonan sita jaminan, maka hal tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wajib mempertimbangkan apakah permohonan sita jaminan tersebut dapat dikabulkan. Bila dikabulkan maka sita jaminan dilakukan oleh jurusita dan hasilnya dikirim kepada Pengadilan Tinggi untuk dipertimbangkan dalam putusan.
b.                  Sita jaminan harus seimbang dengan nilai gugatan.
c.                   Sita terhadap milik negara adalah dilarang berdasarkan Pasal 50 Undang-undang No.1 Tahun 2004.
Hal ini berarti bahwa Pengadilan Negeri dilarang untuk melakukan sita eksekusi, dalam rangka untuk memenuhi snatu putusan pengadilan yang BHT berupa pembayaran sejumlah uang.
Untuk memenuhi putusan yang demikian maka Ketua Pengadilan Negeri meminta kepada Menteri Keuangan agar disediakan anggaran dalam APBN untuk membayar kewajiban Negara tersebut.
5. Gugatan dan Putusan Provisi.
a.                  Gugatan provisi adalah gugatan dari pihak yang berkepentingan agar diadakan suatu tindakan sementara, sebelum putusan akhir. Putusan atas gugatan ini adalah putusan provisi yang sifatnya sementara.
b.                  Sifat sementara tersebut adalah sampai adanya putusan tentang perkara pokok telah berkekuatan hukum tetap.
c.                   Syarat dari suatu gugatan provisi adalah ada hal yang sangat mendesak untuk segera diputuskan oleh hakim yang tidak menyangkut pokok perkara.
d.                  Putusan provisi adalah bersifat serta merta, namun baru dapat dilaksanakan setelah ada izin dari Pengadilan Tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hakim diminta untuk bertindak sangat hati-hati untuk mengabulkan suatu suatu gugatan provisi yaitu hanya dalam hal yang sangat perlu saja putusan provisi itu dikabulkan.
e.                  Putusan provisi hanya dapat dilakukan oleh Hakim tingkat pertama, sama halnya dengan putusan serta merta.
f.                    Putusan provisi dapat diajukan banding dalam waktu 14 hari sejak putusan provisi diucapkan atau sejak diberitahukan kepada yang bersangkutan. Namun pengiriman dan  pemeriksaannya di tingkat banding bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkaranya.

Sumber       :  Mahkamah Agung RI, Petunjuk Mahkamah Agung tentang Tehnis Yudisial dan  Manajemen Peradilan, 2005.

KESIMPULAN :  MAJELIS HAKIM TIDAK PROFESIONAL DAN MELANGGAR ETIKA BERACARA DALAM MENYIDANGKAN PERKARA

Demikian permohonan ini kami buat, selanjutnya kami mohon kepada KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI untuk dapat melanjutkan laporan kami terkait dengan kinerja hakim dan indikasi suap, sehingga jalannya proses persidangan perkara a quo tetap fair dalam rangka menjaga dan menegakan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Dan menurut catatan sumber ditempat saya ketahui, selain Bang JJ. Amstrong Sembiring, SH,MH, yaitu rekan lainnya bernama M. Nasro, SH. & John Irvan, SH.

Harapan saya, semoga mereka berhasil menggapai keadilan dan kebenaran sepantasnya! Sukses untuk Bang Amstrong! Saluttt !!!!

Rony Napitupulu di 09.31
Berbagi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: