Mahkamah Agung Dinodai dengan Surat Perkara Yang Penuh Coretan

Wednesday, September 23rd, 2015

image

BALTYRA
23 September, 2015
Penulis : Amstrong Sembiring (Praktisi Hukum, Alumni UI)
Etika itu suatu sikap dan perilaku menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Etika itu sangat penting dalam setiap lini kehidupan.

Survei jelas membuktikan, jika anda mencoba bertanya kepada seorang professional tentang bagaimana membuat dokumen surat yang baik dan benar kebanyakan seorang profesionalisme akan sepakat menilai secara substansial bahwa kerapihan kebersihan dari dokumen surat itu adalah merupakan cerminan etika keberadaan kepribadian diri, organisasi, institusi, kantor dan oleh karena itu dokumen surat yang kotor penuh coretan-coretan di sana-sini harus ditolak, apalagi jika dilihat dari sudut Hukum Administrasi Negara maka dokumen surat seperti itu tidak ada legitimasinya secara hukum.

Bukti, banyak dokumen surat yang tidak diperbolehkan adanya coretan-coretan misalnya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yaitu surat yang digunakan oleh Dirjen Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak, dimana SPPT yang diterbitkan tidak boleh ada coretan atau bekas hapusan tipp-ex dan sebagainya, sekalipun coretan/hapusan tadi diparaf atau ditandatangani.

Begitu juga mengenai prosedur pengesahan dokumen akan dipergunakan di Indonesia misalnya, untuk mengetahui prosedur dan persyaratan pengesahan dokumen dagang atau dokumen pribadi di Indonesia yang akan dipergunakan di luar wilayah Indonesia tidak boleh coretan-coretan.

Dokumen Surat Lamaran Kerja Saja Jika Ada Coretan Ditolak

Bahkan surat lamaran kerja isinya banyak coretan, bekas hapusan, tipp ex, dan koreksian maka surat lamaran tersebut akan ditolak karena dianggap surat lamaran kerja tersebut tidak sesuai dengan etika struktur telah ditentukan, dan itu sangat penting bagi perusahaan maupun institusi.

Surat lamaran itu adalah salah satu contoh surat resmi sehingga dalam pembuatannya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bahkan kesalahan penulisan tanggal pembuatan surat lamaran kerja tersebut meski kesalahan kecil tetapi jika surat lamaran kerja anda diteliti oleh staff personalia yang sangat profesional dan kritikal, hal ini bisa menjadi masalah besar 100 persen ditolak.

Barangkali masih segar dalam ingatan kita, ketika masih bersekolah dimana kerap kali institusi sekolah selalu diserukan untuk diminta lebih cermat dalam penulisan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sebab dokumen itu sangat penting. Pihaknya menegaskan tidak boleh ada coretan dalam surat tersebut. Sekolah harus teliti dalam penulisan di STTB, resikonya semisal terjadi kesalahan sekolah akan menghadapi birokrasi yang panjang.

Isi Dokumen Surat Kontra Memori Kasasi Perdata Penuh Coretan, Etiskah?

Bilamana menjawab dari sub judul di atas tersebut, maka tentunya jawaban sangat tidak etis dan tidak menghormati terhadap institusi Mahkamah Agung. Dokumen surat kontra kasasi berjumlah 21 (dua puluh satu) halaman tersebut jelas sekali dibuat asal-asalan dan isi dokumen surat kontra kasasi penuh coretan yang kemudian diperbaiki lalu diparaf tanpa diketahui oleh pihak lain berkepentingan patut juga dipertanyakan dan eksistensi dokumen surat kontra kasasi tersebut menjadi tidak sah karena itu merupakan dokumen surat resmi yang sah. Dengan kata lain setiap dokumen surat resmi harus mempunyai nilai etika procedural dan memenuhi ketentuan etika aturan sebagaimana mestinya.

mahkamahagung (1) mahkamahagung (2) mahkamahagung (3)

Dokumen Surat Kontra Kasasi Perdata yang kotor penuh coretan diperbaiki kemudian diparaf dengan sepihak tanpa diketahui pihak lain berkepentingan

Dalam etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan dan bertanggung jawab. Seperangkat nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis atau moral.

Mahkamah Agung itu sendiri adalah merupakan suatu organisasi yang mempunyai struktur dimana Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan Hakim Anggota, Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

mahkamahagung

Oleh karena dokumen surat seperti itu tidak memenuhi ketentuan etika organisasi (red, Mahkamah Agung) menekankan seperangkat nilai yang berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku tata karma dalam menyampaikan dokumen surat kontra kasasi dengan baik seperti sikap hormat dan bertanggung jawab, karena etika organisasi hal tersebut yang dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis atau moral.

Dalam konteks lain, demikian juga dokumen surat kontra kasasi seperti itu tidak legitimate dari sudut Hukum Administrasi Negara untuk dijadikan rujukan analisa pertimbangan hukum oleh majelis Hakim Agung, bagaimana mungkin Hakim Agung memeriksa dokumen surat kontra kasasi perdata yang kotor dan penuh coretan-coretan di sana-sini, dan secara implisit itu merupakan pelecehan merendahkan terhadap kemulian sebagai Hakim Agung

Eksistensi Mahkamah Agung sedang dipertaruhkan dengan model dokumen surat kontra kasasi seperti itu sebaiknya ditolak dan tidak dipertimbangkan. Dokumen surat kontra kasasi perdata yang kotor dan penuh coretan sana sini seperti itu bisa menimbulkan preseden hukum yang buruk ke depan, nanti semua pihak berpekara hukum di Pengadilan bisa seenak-enaknya mengesampingkan nilai etika yang baik dengan membuat dokumen surat jika salah tidak perlu diganti cukup diperbaiki langsung dicoret dengan spidol atau pulpen lalu diparaf sepihak, beres sudah.

Dokumen surat kontra kasasi yang kotor penuh coretan asal-asalan menanggapi dokumen surat memori kasasi dalam perkara perdata sebagai berikut:

mahkamahagung (4)

Detail Berkas Perkara 1477KP/2015 (Kasasi Perdata). No. Putusan Tingkat Banding    514/PDT/2014/PT.DKI Tanggal 16 Oktober 2014 sebanyak 7 halaman

No. Putusan Tingkat Pertama 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR Tanggal 29 Januari 2014 sebanyak 101 halaman

Demikian juga dokumen surat kontra kasasi perdata yang kotor penuh coretan tersebut bisa menimbulkan spekulasi dan dugaan lain bahwa coretan sengaja diperbaiki oleh pihak lain, dan itu bisa dari oknum pegawai pengadilan atau oknum staf pengadilan dan sebagainya. Wajar dan lazim saja dugaan tersebut karena mafia peradilan di negeri sudah mengakar, jangankan itu lebih dari itu saja ada sebagaimana telah dilansir oleh beberapa media nasional, sudah banyak kasus pemalsuan putusan berapakali terjadi dan kasus sejenis itu terjadi dengan melibatkan aparat hukum, termasuk pengacara dan panitera pengadilan.

Perkara Digoreng-goreng Bagaikan dalam Jeratan Mafia Peradilan

Apalagi perkara ini di Pengadilan dari awal penuh kontroversial sangat subjektif sarat dengan peradilan sesat, masih segar dalam ingatan kita berapa waktu lalu di surat kabar atau media online detik news berjudul “Pertama di Indonesia, Hakim PN Jakbar Mainan Handycam Saat Sidang”, para kuasa hukum melaporkan ketiga hakim tersebut ke Komisi Yudisial dengan nomor 0132/L/KY/III/2014 dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (BAWAS MA). Dimana persidangan yang diketuai hakim Harijanto, SH.,MH, Sigit Hariyanto, SH.,MH (hakim anggota) dan Julien Mamahit, SH (hakim anggota) menyalahi konstruksi hukum yang ada. Seperti hal sita jaminan harus diputus dulu oleh hakim karena ini sangat penting menginggat harta yang dikuasai keseluruhan, tapi ini aneh bin ajaib baru pertama kali dalam sejarah hukum, instalasi yang baku itu diobrak-abrik oleh majelis hakim tersebut. Secara definisinya sita jaminan itu harus diputus sebelum pokok materi tapi ini diputus setelah pokok materi, dimana letak sita jaminannya.

mahkamahagung (5)

Salah satu anggota hakim bernama Sigit Hariyanto, SH, MH menggunakan kamera video merekam saat sidang berlangsung dan kemudian persidangan tersebut ditutup tanpa ada agenda jadwal sidang berikutnya oleh Ketua Majelis bernama Harijanto, SH, MH.

Bukan itu saja perilaku majelis hakim yang tertangkap tangan sedang menyidangkan perkara 320 perdata menggunakan handycam di PN Jakarta Barat, “Majelis Hakim yang terdiri Harijanto, SH, MH (Hakim Ketua), Sigit Hariyanto, SH, MH (Hakim Anggota), dan Julien Mamahit, SH (Hakim Anggota), dan salah satu anggota hakim bernama Sigit Hariyanto, SH, MH menggunakan kamera video merekam saat sidang berlangsung dan kemudian persidangan tersebut ditutup tanpa ada agenda jadwal sidang berikutnya oleh Ketua Majelis bernama Harijanto, SH, MH.

Akhirnya hakim tersebut kena sangsi langgar Kode Etik, sebagaimana dilansir dari data yang dilansir website Bawas MA yang dikutip detikcom, Senin (8/12/2014), hukuman itu dijatuhkan kepada 39 hakim untuk periode pemeriksaan Juni-September 2014. Dari jumlah itu, 10 hakim di antaranya dari Jakarta. Seperti hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) berinisial RH yang dijatuhi teguran lisan. RH dinilai melanggar poin 8 kode etik hakim tentang Disiplin Tinggi, yaitu: Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Dari PN Jakarta Barat, 5 hakim dijatuhi sanksi karena sama-sama melanggar poin 8 kode etik di atas. Mereka yaitu berinisial AS, FR, FB, H dan SH. Beda lagi dengan seorang hakim PN Jakarta Utara berinisial Sct yang dijatuhi hukuman setingkat lebih tinggi yaitu peringatan tidak puas secara tertulis. Sebab Sct dinilai melakukan perbuatan tercela dan melanggar poin 2.1 kode etik hakim, yaitu: Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.

Kejadian peristiwa memalukan itu mestinya menjadi momen para hakim untuk menunjukkan sikap “kesejatian” mereka, sebagaimana sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.

Di dalam kode etik dan perilaku hakim jelas-jelas disebutkan bahwa kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Sekarang sudah ada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan   masyarakat. Dengan kata lain Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin tinggi, (9) Berperilaku rendah hati, (10) Bersikap profesional

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: