Gugatan Pembubaran KPU Mulai Disidangkan

Berita

Gugatan Pembubaran KPU Mulai Disidangkan
[23/6/04]

Sidang pertama gugatan terhadap KPU berlangsung di PN Jakarta Pusat. Gugatan class action atas nama Gerakan Rakyat Untuk Indonesia Baru menginginkan KPU dibubarkan, dan mereka sempat menolak proses mediasi.

Tidak puas dengan hasil kerja KPU Gerakan Rakyat Untuk Indonesia Baru (GRIB) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di PN Jakarta Pusat (23/06). Tidak tanggung-tanggung, GRIB menggugat agar KPU segera dibubarkan sebelum Pemilu Presiden tanggal 5 Juli 2004 mendatang.

Di awal persidangan, kuasa hukum GRIB, JJ Amstrong Sembiring sempat menolak saran ketua Majelis Hakim untuk melakukan mediasi. Alasannya, GRIB menginginkan putusan sela segera diputus oleh Majelis. “Kami mohonkan agar majelis memutus putusan sela,” ujar Amstrong.

Untuk itu, Amstrong menyebutkan mediasi sudah tidak diperlukan lagi. Pihaknya bersikeras untuk menuntaskan gugatan mereka di meja hijau. Namun, sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2003 tentang Mediasi, Abdullah Sidiq selaku Ketua Majelis mengatakan prosedur mediasi tetap harus ditempuh.

Persidangan yang juga dihadiri Sri Bintang Pamungkas ini kontan gaduh mendengar jawaban majelis. Sambil mengeluh, mereka berkata majelis mengulur-ulur waktu, sedangkan Pemilu Presiden sudah diambang pintu.

Itulah yang menjadi alasan pihak GRIB enggan melampaui proses mediasi terlebih dahulu. Apalagi persidangan baru akan dibuka kembali 22 hari setelah mediasi gagal ditempuh. Sedangkan, salah satu inti gugatan mereka selain meminta agar KPU dibubarkan, adalah pembatalan pelaksanaan Pemilu Presiden 5 Juli mendatang.

Namun, Abdullah Sidiq tetap mengharuskan kedua belah pihak tetap melakukan mediasi. “Setidaknya harus dapat putusan hakim mediator dahulu,” ujar Abdullah dalam persidangan.

Untuk itu majelis menunjuk hakim Sugito sebagai mediator. Usai persidangan, proses mediasi langsung dilakukan. Tampaknya GRIB tidak ingin kehilangan banyak waktu.

Gugatan kabur

Di luar persidangan, kuasa hukum KPU, Yosef Badoeda mengatakan gugatan GRIB tersebut kabur dan tidak jelas. “Gugatannya tidak jelas,” ujar Yosef. Inti gugatan bukan saja pada kegagalan KPU dalam Pemilu 5 April lalu tetapi juga pemilu-pemilu terdahulu.

Yosef menambahkan, posisi KPU adalah pelaksana tugas dari DPR. Jadi, gugatan tersebut seharusnya dilayangkan kepada DPR bukan KPU. Yosef sendiri tidak yakin gugatan ini bisa dikabulkan, apalagi sampai dapat membubarkan KPU. Namun, ia mengatakan bahwa kemungkinan apapun masih terbuka.

Sama halnya dengan GRIB, Yosef pesimistis mediasi antar kedua belah pihak bisa berjalan. “Apa yang harus ditawarkan,?” ujar Yosef sambil mempertanyakan. Ia menegaskan tidak mungkin ia menyetujui pembubaran KPU. Untuk penggantian materipun Yosef menekankan kemungkinan tersebut sulit ditempuh. Masing-masing pihak sudah tegas dengan prinsipnya masing-masing.

(Gie)

%d bloggers like this: