Sri Bintang Dkk Ajukan Gugatan Class Action terhadap KPU

(www.hukumonline.com)

Berita

Sri Bintang Dkk Ajukan Gugatan Class Action terhadap KPU
[10/5/04]
Belum selesai bekerja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali digugat. Kali ini giliran Sri Bintang Pamungkas mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sri Bintang Pamungkas bersama ke 15 orang lainnya mengajukan gugatan class action ke PN Jakpus hari ini. Gugatan tersebut didaftarkan oleh JJ Amstrong Sembiring, kuasa hukum Sri Bintang.

Gugatan class action tersebut berlabel Gerakan Rakyat Untuk Indonesia Baru, dan diklaim mewakili 34,5 juta orang. Sri Bintang sebagai salah satu wakil dalam class action ini mengatakan, bahwa Pemilu 2004 yang lalu telah gagal mengaspirasikan suara rakyat Indonesia.

“Pemilu gagal secara non fisik,” ujar Sri Bintang kepada wartawan. Ia menjelaskan bahwa dari sekian kali pemilu dilaksanakan, namun tidak satupun yang menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Sri Bintang menganggap ada kesalahan dalam sistem pemilu, yang seharusnya menggunakan sistem presidensil.

Dalam materi gugatan No.15/Pdt/g/2004 itu disebutkan sistem pemilu justru mengadopsi sistem parlementer. Sistem tersebut dinilao lebih menonjolkan partai-partai, ketimbang Pemilu Presiden langsung.

“Kriteria capres malah tergantung dari DPP,” ujarnya menambahkan. Dominasi partai inilah yang membuat mantan dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini berani mengatakan bahwa KPU “bermain” dengan partai-partai, khususnya partai besar. Menurutnya, tujuan pemilu tak lebih dari sebatas memenuhi kursi di Parlemen saja. Hal itu terjadi karena adanya koalisi dari partai-partai besar.
Untuk itu, melalui gugatan class action ini Sri Bintang meminta agar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat ditunda. Penundaan tersebut dilakukan hingga ada nama-nama baru yang berasal dari non partai.

Kerja amburadul

Selain mengajukan gugatan, Sri Bintang menilai bahwa kerja KPU amburadul. “Lihat saja soal masalah surat suara,” ujarnya. Keterlambatan logistik pada Pemilu 5 April lalu juga dinilai menambah catatan buruk bagi kinerja KPU.

“Kerja KPU amburadul,” ujar Sri Bintang menilai. Ia membeberkan sosialisasi untuk pemilu kali ini sangat kurang. Hasil dari kerja KPU tersebut dinilai Sri Bintang sebagai penyebab besarnya jumlah orang yang tidak memilih (golput).

Mantan Ketua Umum Partai Uni Demokrat Indonesia–partainya tidak lolos electoral threshold Pemilu 1999 lalu– mengatakan, dari penilaian-penilaian akan gagalnya KPU dalam melaksanakan pemilu, maka Gerakan Rakyat Untuk Indonesia Baru ini menuntut agar hasil pemilu legislatif dinyatakan batal demi hukum. “Tuntutan kita hasil pemilu legislatif dibatalkan,” ujar Amstrong.

(CR-1)

%d bloggers like this: