Tidak Punya Goodwill, SBY Akan DiganjarClass Action

Sabtu, 12/11/2005 15:46 WIB
Tidak Punya Goodwill, SBY Akan DiganjarClass Action
Arin Widiyanti – detikNews

Jakarta – Lintas Pergerakan Muda Indonesia (LPMI) tidak segan-segan melakukan class action kepada Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla, jika pemerintahannya tidak memiliki goodwill untuk membangun lagi RI yang sudah kolaps. “Kalau memang SBY serius mau me-reshuffle, menteri-menteri ekonomi yang dipilihnya nanti harus memiliki personaliti yang jelas,” kata Praktisi Hukum LPMI JJ Amstrong Sembiring dalam jumpa pers di Cafe Venesia, TIM, Jakarta, Sabtu (12/11/2005). Sebenarnya bukan hanya menteri ekonomi saja yang harus diganti, tapi juga menteri-menteri di bidang hukum. Dan reshuffleharus dilakukan lewat mekanisme seleksi fit and proper test. Selama setahun pemerintah SBY-JK, secara ekonomi, Indonesia terus mengalami kemerosotan dan gonjang-ganjing yang berpotensi menjurus ke arah perkembangan yang membahayakan bagi kehidupan soaial, ekonomi dan masyarakat.

Kepentingan Bisnis

Sebab tim ekonomi saat ini lebih mencerminkan kepentingan kelompok bisnis ‘negatif’ dan kepentingan internasional. Dan sebaliknya, mereka juga tidak mencerminkan visi misi SBY-JK yang memiliki garis keberpihakan kepada kepentingan nasional. Ada sejumlah menteri di tim ekonomi SBY yang tidak memenuhi syarat kapabilitas, profesionalisme, dan bersih dari KKN. Bahkan dalam evaluasi kerja 100 hari, tim ekonomi nyaris tidak mencatat prestasi yang berarti dan gagal menciptakan landasan dan sinyal perubahan seperti yang dijanjikan keduanya saat kampanye. “Kita akui sebagian kalangan melihat 100 hari dianggap belum cukup untuk menilai kinerja yang sebenarnya. Sayang meski telah diberi kesempatan, kinerja tim ekonomi tidak juga membaik. Malah semakin menonjolkan kelemahan profesionalismenya,” papar Amstrong. Lemahnya tim ekonomi, lanjut dia, terlihat dari sejumlah indikator. Pertama, tidak memiliki visi, misi dan tidak mampu merumuskan strategi, misalnya Rencana Tahunan Jangka Menengah (RTJM) yang menyimpang dari visi SBY-JK Kedua, tidak mampu melakukan antisipasi ke depan. Artinya selama setahun, tim ekonomi sangat sibuk menebar optimisme dengan mengklaim telah terjadi perbaikan ekonomi. Padahal data dan fakta ekonomi riil dan moneter menunjukkan trend yang sebaliknya. Pengangguran terbuka meningkat dari 9,9 persen pada Agustus 2004 menjadi 10,3 persen pada Februari 2005. Kemiskinan juga terus meningkat dari 36 juta orang pada November 2004 menjadi lebih dari 40 juta orang pada Agustus 2005. Pertumbuhan motor ekonomi seperti konsumsi swasta, nilai tukar rupiah, inflasi, dan suku bunga semakin memburuk dengan terjadinya tiga defisit yaitu defisit anggaran, defisit transaksi berjalan, dan defisit neraca modal. Kondisi ini masih ditambah dengan kepanikan masyarakat dan kalangan bisnis yang tercermin dari maraknya aksi redemption reksa dana dan tekanan terhadap obligasi pemerintah. (umi/)

 

%d bloggers like this: